Surat Edaran Gubernur Sultra: Pejabat dan PNS Dilarang Terima Hadiah Lebaran

  • Whatsapp
Edaran Gubernur Sultra
Gubernur Sultra, Ali Mazi

Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), kembali menerbitkan surat edaran terkait larangan menerima hadiah lebaran Idul Fitri bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sultra, Ridwan Badallah. Ia menjelaskan, surat edaran itu dikeluarkan dan mulai diberlakukan sejak pertanggal 7 Mei 2021 dengan nomor003/.2/1993 yang ditandangani langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Bacaan Lainnya

Penerbitan hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) KPK nomor 13 tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya,

KPK mengingatkan semua penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam surat itu disebutkan, para pejabat untuk tegas menolak pemberian hadiah dalam bentuk apa pun. Para pejabat juga diminta tidak meminta hadiah jelang hari raya demi mencegah gratifikasi.

Edaran Gubernur Sultra
Edaran Gubernur Sultra, larangan Pejabat dan PNS terima hadiah learan Idul Fitri

Lebih rinci, yang dimaksud dalam larangan tersebut yaitu berupa parsel, hamper dan jenis lainnya yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri.

“Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,” ujar Ridwan.

Ditegaskan juga, apabila pejabat penyelenggara atau PNS lingkup Pemprov Sultra yang telah terlanjur menerima hadiah berkaitan Lebaran Idul Fitri, untuk segera melaporkannya secara mandiri paling lambat 10 hari kerja.

“Penerimaan itu dapat dilaporkan secara mandiri kepada KPK melalui aplikasi GOL KPK yang dapat diakses melalui android maupun situs web. Atau dapat melalui unit pengendalian gratifikasi Pemprov Sultra dengan contact person 085394822228. Laporan itu dapat dilampirkan beserta dengan bukti hadiah agar tidak dikategorikan sebagai kategori gratfikasi,” Kata Ridwan.

Pemkot Kendari