Sinkronisasi RPJMD, Bupati Butur Teken KLHS

  • Whatsapp
Sinkronisasi RPJMD dan Pembangunan, Bupat Butur Teken KLHS
hotel venus kendari

Buton Utara –¬†Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buton Utara (Butur) telah menuntaskan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dokumen hasil kajian tersebut sekaligus telah ditandatangani Bupati Butur, Ridwan Zakariah di Aula Rapat Seketariat Daerah, Jumat(7/5/2021). Turut disaksikan, Wakil Bupati Butur Ahali, Pj Sekretaris Daerah Yuni Nurmalawati, Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Alifuddin Zuhri dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara, Alifuddin Zuhri mengungkapkan,penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LKHS) telah mencapai titik atau hampir selesai.

LKHS merupakan kajian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan wakil bupati terpilih Ridwan Zakariah-Ahali masa bhakti 2021-2026

“Sehingga Keberadaan KLHS sangat urgen dalam artian bergerak hampir simultan dengan penyusunan RPJMD yang digodok Bapedda Butur. Panitia KLHS terdiri Ketua pengarah Bupati Butur DAN Sekretaris Pengerah Sekretaris Daerah. Selain itu, Panitia terdiri dari dua kelompok dari Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2 orang dan tim ahli sebanyak 4 orang dari Universitas Halu Oleo,” terang Alifuddin Zuhri.

Pejalananan penyusunan KLHS diawali kick off loka karya KLHS pada 30 Maret 2020 dan kemudian dilanjutkan konsultasi publik 6 April 2021. Tim ahli membahas semua data-data yang masuk pada FGD pertama dilihat apakah 220 indikator pembangunan berapa banyak program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir.

“Kemudian, berapa indikator pembangunan yang belum tercapai dan berapa indikator sama sekali belum tersentuh. Kemudian, penjaminan mutu merupakan tahap terakhir di Buton Utara dan selanjutnya dokumen KLHS akan diserahkan ke Provinsi untuk dilakukan validasi,” tambahnya.

Mantan Dosen Universitas Hasunddin Makassar itu menambahkan, validasi di Pemprov Sultra disesuaikan waktu antara KLHS dengan RPJMD harus singkron, harmoni atau tidak bisa saling melumbai harus sejalan. Kemudian, data-data informasi seperti daerah lain khususnya Konawe Kepulauan sudah duluan validasi tetapi banyak hal harus diselesaikan. Tim ahli yang sama. “Belajar dari koreksi Kabupaten Konawe Kepulauan . Validasi di Provinsi lebih mulus dan lancar,” tandasnya. .

Bupati Buton Utara, Ridwan Zakariah mengapresiasi, Kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah hampir menuntaskan penyusunan KLHS merupakan produk atau desain pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Pentingnya, KLHS ini terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan patokan bagi seluruh stekholer kegiatan pembanguan harus terkait isu lingkungan hidup.

“Saya belum membaca secara detail isi KLHS. Tetapi, saya pastikan penjabarannya dan tujuannya baik sekali. Sekali, lagi pembangunan tidak boleh bertentangan dengan masalah lingkungan itu harga mati. Sudah banyak kasus proyek strategis harus ditangguhkan hanya karena terganjal kajian lingkungan hidup harus ada analisis dampak lingkungan, UPL dan UKL. Kendengarannya sederhana tapi itu sangat penting bukan formalitas,” ujar Ridwan
Zakariah.

Mantan Ketua DPD PAN Butur itu mengungkapkan, Hasil Kajian mengungkapkan fakta apa yang terjadi jika pembangunan itu dilakukan apa dampaknya terhadap lingkungan, daerah aliran sungai, dan ekosistem hutan lingdung atau konversi lingkungan alam. Butur merupakan masa depan sulawesi tenggara.

“Jadi, saya mendapatkan informasi tentang keberadaan posisi buton utara dalam perspektif mineral yang berada di Sulawesi tenggara ini. Ternyata, Butur memiliki tambang yang sangat luar biasa. Ternyata, Butur kaya dengan tambang nikel kandungannya sangat luar biasa diatas 2 persen rata-rata,” terangnya.

Ridwan Zakriah mengakui, mendapatkan dari staf alih Kementerian Investasi untuk mendengarkan penjelasan dari bupati sebagai penanggung jawab wilayah tentang keberadaan mineral di Buton Utara ini. Ini sudah menjadi perbincangan. Terkait izin semua menjadi gawean Menteri Investasi yang terbitkan . Begitu pentingnya isu lingkungan ini pasti terkait tambang dan mineral

“Jadi kita sangat senang sekali dengan kajian-kajian KLHS seperti ini. Tentu, kita ucapakan terima kasih kepada dinas lingkungan hidup walaupun belum 100 persen KLHS tuntas. Namun, kita sudah perlihatkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap tugas-tugas seperti ini. Kemudian, nanti kita akan dorong ke Provinsi untuk divalidasi tentu akan disinkronkan dengan kajian-kajian atau strategi lingkungan hidup secara nasional dan provinsi. Karena antara APBN dan APBD tidak boleh bertolak belakang. Begitu namanya, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya di daerah. Tetapi, dari pusat mengalir ke hulu tidak boleh bertentangan kerena kita bagian tidak bisah dipisahkan,” tandasnya.