Rusda Mahmud Minta Bupati Kolut Evaluasi Kadisnya yang Ikut Menambang

  • Whatsapp
Rusda Mahmud
Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Sultra, Rusda Mahmud

Kendari – Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Sultra, Rusda Mahmud, menanggapi pernyataan Bupati Kolaka Utara (Kolut) yang dinilai kontroversial soal dugaan oknum Kepala Dinas (Kadis) menambang ilegal.

Menurut Rusda Mahmud, sikap Bupati Kolut dinilai seolah panik pasca menyoroti ada oknum Kadis terlibat menambang secara ilegal.

Bacaan Lainnya

“Kalau menurut saya sikap seorang Kepala Daerah harus proaktiv mendukung dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI. Tetapi ini sebaliknya justru seperti panik ketika saya mengungkap ada oknum Kadis menambang secara ilegal di Kolut,” ujarnya kepada metrokendari.id Kamis (20/5/2021).

Dia menambahkan, Bupati Kolut seharusnya mengambil langkah tepat untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap OPD-nya yang diduga ikut menambang secara ilegal.

“Saya punya bukti semuanya dan kuat. Kalau saya, Bupati harusnya memanggil oknum Kadis tersebut, lakukan evaluasi dan berikan imbauan dan semacamnya. Itu bertujuan untuk menjaga baik pemerintah dan ASN yang ada di Kolut, bukan malah membalas temuan saya dengan menyebut tidak berdasar,” ucap Rusda.

Terkait pengawasan yang ia lakukan, bukan tanpa alasan. melainkan berdasarkan adanya laporan atau keluhan masyarakat yang resah terhadap adanya aktivitas penambangan secara ilegal di daerah Kolut.

“Jadi perlu juga dicatat, saya datang ke Kolut itu melakukan pengecekan dan pengawasan ada dasarnya, yaitu laporan masyarakat. Tugas saya sebagai DPR RI memang punya wewenang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bukan mengada-ngada,” ungkapnya.

Namun kendati demikian, ia tetap memberi jalan dan kebijakan terkait persoalan penambang yang tidak melengkapi dokumen di Kolut. Rusda menyebut siap membantu memfasilitasi untuk melengkapi dokumen perusahaan pertambangan.

“Kami tidak melarang kalau ada ASN yang mau menambang untuk cari tambahan, tetapi perlu dicatat bahwa namanya semua dokumen perizinan itu harus dilengkapi agar tidak berbenturan dengan persoalan hukum. Soal itu kami siap bantu fasilitasi di Jakarta untuk mengurus semua kekurangan perizinannya. Tetapi juga ingat, kalau sudah punya jabatan jadi Kadis, embanlah tanggung jawab itu fokus dengan melayani masyarakat agar tidak menciderai citra ASN,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rusda Mahmud menggelar peninjauan dan pengawasan lokasi pertambangan yang ada di daerah Kabupaten Kolut.

Dalam kegaitannya itu, Rusda menemukan banyak perusahan tambang bermasalah tanpa dokumen lengkap. Salah satunya, adanhya oknum Kadis yang juga ditemukan menambang secara ilegal di daerah tersebut.