PB HMI: Sengkarut Tambang Nikel Diduga Jadi Biang Bencana Tanah Longsor di Konut

  • Whatsapp
Bencana longsor Konut
Penampakan kawasan hutan di daerah Konut yang gundul akibat tambang (Sumber. Peta Geologi Pertambangan)
hotel venus kendari

Jakarta – Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang pemukiman warga di Desa Tapunggaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tengara (Sultra), mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Melalui Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa menyebut bahwa kejadian serupa merupakan kali kedua yang menimpa masyarakat Konut pasca aktivitas kegiatan pertambangan setelah moratorium.

Bacaan Lainnya

Perkebunan dan Aktivitas Tambang

Menurutnya selain perkebunan sawit, kegiatan pertambangan merupakan sektor terbesar penyumbang kerusakan hutan di daerah Konut. Selain menggarap kawasan hutan perusahaan tambang tersebut tidak pernah melakukan kegiatan pasca tambang, yakni reklamasi.

“Kalau dulu yang sering menjadi sasaran kita ketika banjir datang adalah perusahaan sawit karena melakukan penimbunan kali-kali mati yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Tapi untuk musibah kali ini, dalangnya adalah dari sector pertambangan, selain hutan-hutan tempat jarahan penambang ilegal dibiarkan mengangah, aktivitasnya melenceng dari ketentuan perundang-undangan. Sehingga ketika musim hujan datang, hutan kehilangan fungsinya sebagai penyangga,” ujar Ikram, senin (12/07/2021).

Tak hanya itu, Ikram juga menyoroti komitmen reklamasi terhadap para perusahaan tambang yang beroperasi didaerah tersebut, melalui dana jaminan reklamasi yang telah dititipkan kepada pemerintah.

Menurutnya bencana banjir yang dialami oleh masyarakat Konut disebabkan program penghijauan pasca tambang tidak dijalankan, baik melalui pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

“Sampai saat ini kita belum melihat etikat baik dari perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan kewajibannya, buktinya lokasi penggalian mereka masih menganga,” ungkapnya.

Polemik Dana Jamrek Tambang

Dia juga menyoroti persoalan realisasi Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) ratusan perusahaan tambang yang dititpkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Tadinya, Jamrek itu dapat dijadikan sebagai upaya preventif dalam mengembalikan fungsi hutan pasca penggarapan kandungan mineral yang dimilikinya. Sebab, terdapatnya ribuan titik galian diareal Eks pertambangan maupun yang sedang beroperasi saat ini telah menunjukan bahwa reklamasi tidak dijalankan.

“Dan yang telah menyetorkan Jamreknya kepemerintah provinsi, mana realisasinya ?. faktanya masih banyak lubang galian diareal Eks pertambangan maupun yang sedang beroperasi, ini menunjukan bahwa reklamasi tidak dijalankan,” ucapnya.

Baca Juga : Rumah Warga di Tapunggaya Konut Porak-poranda Diterjang Tanah Longsor

Menindaklanjuti adanya bencana yang kembali melanda daerah Konut, Ikram melalui PB HMI meminta Presiden Joko Widodo agar mencabut izin pertambangan yang berada diwilayah daerah terdampak atas dugaan illegal mining dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban reklamasi pasca tambang.

Selian itu, ia juga mendesak pemerintah daerah dan institusi terkait untuk segera merealisasikan program reklamasi melalui Dana Jaminan yang telah dititipkan perusahaan kepada pemerintah

“Untuk itu demi meminimalisir dampak kerusakan hutan, kami meminta pak presiden mencabut izin pertambangan yang berada diwilayah daerah terdampak atas dugaan illegal mining dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban reklamasi pasca tambang. Kami juga meminta pemerintah daerah dan institusi terkait untuk segera merealisasikan program reklamasi melalui Dana Jaminan yang telah dititipkan perusahaan, agar tidak disalahgunakan,”tegasnya.

Ikram juga menyerukan untuk bahu-membahu membantu korban banjir yang telah kehilangan tempat tinggal.

“Dan kepada semua pihak dimohon untuk bahu-membahu membantu korban banjir yang telah kehilangan tempat tinggal,” tutupnya.