OPINI: Keprihatinan Pancasila dan Tantangan Sultra kekinian

Sultra
Ketua MPM UHO, Hervin

Kendari – Tepat 1 Juni Indonesia kembali mengenang hari lahirnya Pancasila sebagai bukti dasarnya Indonesia merdeka lewat perjuangan panjang segenap bangsa Indonesia.

Perjalanan Pancasila dari masa ke masa selalu menjadi tameng kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh tantangan, hingga saatnya kita memasuki era reformasi ini pun menjadi tantangan dan pengaruh kekuatan kapitalis global makin menguat spesifiknya pada aspek ekonomi.

“Kemiskinan Indonesia dijadikan sebagai alasan kekuatan asing untuk membantu mereka semakin menempatkan Indonesia sebagai sasaran jarahan pada saat bersamaan wacana pembangunan membutuhkan investasi asing yang sudah menjadi mantra suci dikalangan elit politik dan pengusaha. Hal ini yang menjadi keprihatinan kita tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara pada aspek pembangunan ekonomi padahal kita punya sumber daya alam yang melimpah tanpa harus bergantung penuh sama pihak asing,” ujar Ketua MPM UHO, Hervin, Selasa (1/6/2021).

Mantan ketua IKMAKES Sultra itu mengatakan di Sultra atau lebih dikenal dengan sapaan Bumi Anoa tersimpan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah yakni salah satu daerah penghasil tambang nikel terbesar yang meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, Konawe utara, Kolaka, Kolaka Utara dan wilayah kepulauan seperti Konawe kepulauan dan Pulau Kabaena.

“Tapi dengan kekayaan alam Sultra ini sungguh sangat jauh dari kata kesejahteraan masyarakat Sultra karena justru pengusaha tambang lokal dan nasional berburu mencari kekuasaan, keuangan dan kesejahteraan pribadi. Hal yang sama pun pemerintah membantu mencaplok masyarakat dan tanah Sultra dengan memasukan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Bumi Anoa ini dan mengkerdilkan potensi Sumber Daya Manusia Sultra,” Paparnya.

Selain itu, menurut Hervin, hal itu pun juga dimanfaatkan para mafia pengusaha tambang nikel yang berburu mencari keuntungan sendiri dengan cara tak lazim atau melanggar peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi negatif pada lingkungan dan kemanusiaan di Sultra.

Sehingga itu menjadi faktor minimnya kesadaran terhadap pancasila yakni, pada sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hervin menjelaskan, keprihatinan Pancasila tak hanya pada aspek ekonomi di Sultra, pun juga pada aspek persatuan yakni masih banyak sekat dan pembedah yang meluluhlantakan esensi Persatuan Indonesia pada Pancasila dengan adanya isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

“Hal ini masih di warnai dengan konflik dan menjatuhkan korban antar sesama masyarakat Sultra padahal kita harus sadari walaupun kita plural tapi kita hidup dalam satu rumpun dan tujuan yang sama yakni menjadikan Pancasila sebagai perekat antar sesama perbedaan. Olehnya itu mari kita jadikan Pancasila sebagai kesadaran implementasi (volgeist),” jelasnya.