OJK Sultra Ingatkan Masyarakat Waspada Pinjaman Online Ilegal

  • Whatsapp
OJK Sultra
Kepala OJK Sultra, Fredly Nasution
hotel venus kendari

Kendari – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar webinar acara ‘OJK Goes to Campus” yang diikuti oleh 262 peserta dari Kampus STIE 66 Kendari.

Acara webinar itu mengangkat tema “Ekonomi Digital dan Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL): Manfaat dan Tantangan untuk Indonesia.”

Bacaan Lainnya

Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly, mengatakan kegiatan digelar untuk mengenalkan industri fintech P2PL atau fintech lending (pinjaman online) sebagai alternatif pendanaan bagi masyarakat, termasuk memberikan pemahaman pada manfaat dan risikonya.

Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana memanfaatkan industri fintech P2PL secara bijak dan tidak terjebak dalam penyelenggara pinjaman online ilegal.

“OJK Sulawesi Tenggara terus meningkatkan edukasi di masyarakat yang disinergikan dengan program tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD). Dengan sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan sebesar 90% dan literasi keuangan sebesar 50% pada tahun 2024 diharapkan dapat tercapai,” kata Fredly.

Dia menambahkan, akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan juga perlu terlindungi. Maraknya praktek bisnis yang berkedok investasi namun tidak memiliki izin di masyarakat mengakibatkan kerugian finansial yang materil dan immateril.

Hal tersebut dapat mengganggu sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan.

Oleh sebab itu, OJK bersama Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mencegah dan menindak entitas yang melakukan penawaran investasi ilegal.

“Prinsip untuk memperhatikan legal dan logis terus kami gaungkan kepada masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih produk investasi,” tambah Fredly.

Sementara itu Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Tris Yulianta menjelaskan peran OJK dalam mengatur dan mengawasi industri pinjaman online.

“Saat ini baru sekitar 19% UMKM di Indonesia yang didanai oleh lembaga jasa keuangan. Industri fintech P2PL dapat mempermudah akses pendanaan UMKM,” ujar Tris.

Sampai dengan 6 April 2021, jumlah penyelenggara fintech P2PL sebanyak 146 perusahaan dengan 9 perusahaan diantaranya menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan data OJK per bulan Februari 2021, akumulasi penyaluran pinjaman fintech P2PL telah mencapai Rp169,52 triliun. Sementara itu, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman nasional sebanyak 49,19 juta dan jumlah rekening pemberi pinjaman sebanyak 594 ribu.

“OJK mendorong perusahaan fintech P2PL untuk menjamin dan meningkatkan kualitasnya seperti meningkatkan modal, transparansi kepada pengguna, tata kelola pengawasan, peningkatan pendanaan di sektor produktif dan di luar Jawa, serta meningkatkan edukasi,” tambah Tris.

Lebih lanjut Tris menyatakan bahwa dengan karakter fintech P2PL yang sangat sederhana, keputusan pemberian kredit yang cepat, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, menjadi alasan banyaknya pihak yang ingin masuk di industri fintech P2PL.

“Namun perlu diingat, jangan sampai meminjam di fintech illegal,” kata Tris menutup paparannya.

Untuk diketahui, penyaluran pinjaman hingga Februari 2021 di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar Rp25,67 milyar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 39.43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

Sementara itu pengguna fintech P2PL oleh masyarakat Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari jumlah rekening peminjam dan pemberi pinjaman.

Akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman di Sulawesi Tenggara sebanyak 96.480 atau meningkat 8,74% selama bulan Februari 2021. Jumlah transaksi pinjaman sebanyak 401.902 kali atau meningkat 10,47%. Sedangkan rekening pemberi pinjaman sebanyak 1.700 atau meningkat 1,49%. Dengan melihat potensi.

Pengembangan UMKM, pertumbuhan fintech P2PL di Sulawesi Tenggara dapat lebih dioptimalkan lagi di masa yang akan datang.