Keuangan DJS Membaik, BPJS Kesehatan Kembali Raih Predikat WTM

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan
Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan pusat
hotel venus kendari

JakartaBPJS Kesehatan kembali memperoleh Predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari Kantor Akuntan Publik.

Predikat WTM itu diperoleh dengan kategori sistem pengelolaan program dan pengelolaan keuangan di tahun 2020 yang baik.

Bacaan Lainnya

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, predikat yang diperoleh BPJS itu bukanlah pertam kalinya, namun sudah berhasil mendapat secara berturut-turut dan ini yang ke tujuh kalinya.

Dia menyebut, predikat itu terus diperolehnya sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014, dan predikat ke-29 sejak PT Askes (Persero).

“Predikat WTM ini sejarahnya panjang. Mulai dari PT Askes kemudian bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, laporan keuangan kita selalu WTM. Sebagai badan hukum publik, pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan rutin harus kita kedepankan,” ujar Ghufron.

Baca Juga : BPJS Kesehatan Gandeng Cyber Mabes Polri Tangani Kasus Forum Online

Keuangan DJS Membaik

Selain itu, lanjut Ghufron, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan di tahun 2020 juga dilaporkan membaik.

Hal ini tercermin dari aset neto yang mengalami perbaikan signifikan menjadi minus Rp5,69 triliun, menurun tajam dari tahun 2019 sebesar minus Rp50,99 triliun.

“Membaiknya kondisi keuangan Program JKN-KIS di 2020 tidak terlepas dari dampak penyesuaian iuran sesuai dengan amanah Perpres 64 tahun 2020. BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk penyehatan DJS dan memastikan bahwa DJS digunakan dengan benar. Artinya digunakan sesuai kebutuhan medis dan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan peserta,” ucap Ghufron.

Ghufron menerangkan, dampak positif dari membaiknya kondisi keuangan DJS ini juga adalah tidak terdapat klaim gagal bayar dan tercatat surplus pada arus kas sebesar Rp18,74 triliun pada 31 Desember 2020.

Baca Juga : Libur Lebaran, Pelayanan BPJS Prioritaskan Kontak Tidak Langsung

Dengan demikian diharapkan tidak ada kekhawatiran dari faskes untuk tetap memberikan layanan yang optimal bagi peserta JKN-KIS.

“Meskipun kondisi keuangan DJS semakin membaik, tapi ingat bahwa ini belum bisa dikategorikan sehat, dan kewajiban BPJS Kesehatan masih besar. Saat ini BPJS Kesehatan, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait masih harus bekerja keras untuk mencapai batas minimal aset neto adalah 1,5 bulan klaim,” terangnya.