Kampus UHO Resmi Kerja Sama dengan Komisi Kejaksaan RI

  • Whatsapp
Komisi Kejaksaan RI
Rektor UHO, Profesor Muhammad Zamrun Firihu bersama tim Komisi Kejaksaan RI, di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (8/10/2021).

Kendari – Universitas Halu Oleo (UHO) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja sama dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (8/10/2021).

Rektor UHO, Profesor Muhammad Zamrun Firihu mengungkapkan rasa syukur karena UHO dapat bekerja sama dengan Komisi Kejaksaan RI.

Bacaan Lainnya

“Artinya UHO mendapat kepercayaan. Paling tidak ini fungsi kejaksaan di Sultra sekarang sudah bagus, nanti In Sha Allah kedepan akan lebih bagus lagi dengan melibatkan pihak kampus,” ujarnya.

Lebih lanjut dosen Fisika Fakultas Mipa UHO itu mengatakan, hal tersebut juga sebagai implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sehingga mahasiswa hukum nanti dapat magang di Komisi Kejaksaan RI.

“Misalnya selama tiga bulan atau enam bulan, dari sana nanti kan kita akan konversi Satuan Kredit Semester (SKS), kalau satu semester mereka disana itu tidak mengurangi masa studi mereka. Jadi semua In Sha Allah ada bagusnya buat institusi baik untuk UHO, mahasiswa, Kejaksaan dan Sultra, ” jelasnya.

Bahkan, kata Rektor UHO dua periode itu, pihaknya selama ini telah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, akan tetapi dengan adanya kerja sama ini kualitasnya akan semakin bagus.

“Artinya selama ini kita tidak hanya bicara saja bahwa kami dengan Kejati Sultra itu sudah banyak, baik dari bantuan ahli, kemudian saling diskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di Sultra sudah sering,” bebernya.

“Tapi MoU dengan Kejati kan kita sudah punya, nah dengan Komisi Kejaksaan lagi untuk pengawasannya nanti. Mudah-mudahan penindakan korupsi di Sultra bisa semakin bagus,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Dr. Barita Simanjuntak mengatakan MoU itu untuk kerja sama atau tindak lanjut lintas Universitas karena di UHO ada fakultas-fakultas yang tidak spesifik hukum.

“Siapa tau ada yang kita butuhkan dalam rangka tugas pengawasan dan memberikan masukan-masukan lintas fakultas nah itu terpayungi dengan MoU” ungkapnya.

Olehnya itu, lanjutnya, secara teknis karena pihaknya melakukan pengawasan pemantauan, penilaian kinerja jaksa dan memberikan masukkan kajian akademik.

“Tentu itu Fakultas Hukum, maka itu dibuat secara khusus perjanjian kerja sama agar lebih detail, agar dengan ini nanti kalau kita meminta masukkan tentang pengaduan masyarakat tentu itu akan bisa di lakukan Fakultas Hukum serta menjelaskan juga, apa kebijakan hukum yang dilakukan, lalu mahasiswa untuk keperluan data penelitian dan pemagangan, nah ini akan bisa difasilitasi dengan perjanjian kerja sama itu,” tandasnya.

Pemkot Kendari