Honor Tak Kunjung Dibayar, Ratusan Panitia Pilkades Serentak di Konkep Protes

  • Whatsapp
Pilkades Konkep
Ilustrasi

Konawe Kepulauan – Sebanyak 270 orang panitia sembilan dari 30 desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluhkan soal honor dan dana operasional.

Keluhan ratusan panitia tersebut bukan baru saja terjadi, namun sejak Bulan September (awal dibentuknya panitia tingkat desa).

Sebelumnya Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Zakaria Rasjid, diminta segera membeberkan besaran Honor dan Operasional panitia ditingkat desa serta mencairkannya, namun Zakaria tidak merespon semua pertanyaan, baik saat di Forum maupun WAG PPKD.

Sudah dua bulan lamanya, panitia tingkat desa bersabar dalam menjalankan setiap tahapan Pilkades. Mereka menggunakan dana pribadi untuk kebutuhan ATK, Makan, Minum, dan lain-lain.

Baca Juga : Diduga “Sunat” Honor Perangkat Desa, Kadis DPMD Konkep: Itu Korupsi!

Salah satu anggota panitia dalam group PPKG mengatakan bahwa Kepala Dinas Zakaria Rasjid tidak mampu bekerja baik dan menyarankan sebaiknya ia mengundurkan diri saja.

“Inimi juga kelemahannya pak kadis, habis lempar batu sembunyi tangan. Kita bertanya soal Honor dan ATK, berapa semua anggarannya dan kapan dicairkan, nda ada juga jawabannya, masa kita kerja tahapan trus disuruh mengutang dulu ditempat fotocopy, ada-ada saja. Mundur saja, nd usah jadi kadis di PMD,”. Katanya di pesan whatshapp.

Muak karena janji-janji DPMD Konkep, panitia sembilan Desa Lamoluo Kecamatan Wawonii Barat mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan membuat surat pernyataan sikap akan menghentikan sementara tahapan pilkades dan mengembalikan DP4 ke DPMD.

Baca Juga : Oknum Pejabat Sat Pol PP Konkep Terseret Dugaan Kasus Korupsi

Isi surat tersebut memuat 3 poin, diantaranya :

1. Meminta pihak DPMD segera mencairkan honor PPKD tingkat Desa, khususnya di Desa Lamoluo.
2. Meminta pihak DPMD segera menyampaikan jumlah besaran dan mencairkan dana operasional (PPKD) tingkat Desa, khususnya di Desa Lamoluo.
3. Apabila Dinas terkait tidak mengindahkan pada poin 1 dan 2. Maka dari itu, kami selaku panitia sembilan (9) Desa Lamoluo, tidak akan melakukan penetapan Calon Kepala Desa dan Pleno DPT sesuai tanggal yang telah ditetapkan oleh PPKD tingkat Kabupaten.