DPRD Kendari Akan Panggil Dinas Perikanan Soal Rencana Pembongkaran Keramba Nelayan

  • Whatsapp
DPRD Kendari
DPRD Kota Kendari saat meninjau lokasi rencana pembongkaran keramba nelayan di kawasan pesisir Petoaha, Kecamatan Abeli, Selasa (8/6/2021) Foto. Isra Waode/metrokendari.id
hotel venus kendari

Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan peninjauan di karamba kawasan pesisir Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu dilakukan untuk menindak lanjut aspirasi masyarakat setempat yang menolak pembongkaran karamba tersebut, Selasa (8/6/2021).

Bacaan Lainnya

“Mereka kemarin mengeluhkan persoalan kedangkalan, ada juga katanya ikan mereka yang mati dan memang masih banyak masyarakat yang belum mau pindah dari tempat mereka yang lama dan tidak mau mengisi lokasi yang sudah disiapkan pemerintah. Makannya turunnya kita ini memastikan apakah betul yang disampaikan masyarakat tentang kondisi karamba yang telah disiapkan pemerintah ini terjadi pendangkalan atau ikan yang sudah dipelihara itu sudah banyak yang mati begitu,” ujar Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan kepada awak media.

Lebih lanjut, Subhan mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Dinas Perikanan sebagai penanggung jawab dalam melakukan langkah-langkah solusi.

“Termaksud kita juga kan mendengar harapan masyarakat untuk bagaimana juga mereka ini tentang bantuan bibit Ikan, jangan sampai terjadi gagal panen begitu. Sehingga ini juga yang menjadi harapan yang sudah kita dengar, termaksud kondisi arus yang menjadi syarat perkembangan ikan dan hal lain apa yang sudah mereka sampaikan,” terangnya.

Baca Juga : Tolak Pembongkaran Keramba, Kantor Wali Kota Kendari Didemo Nelayan

Subhan mengaku, pihaknya juga akan memanggil dinas yang bersangkutan untuk memastikan rencana awal yang akan dilakukan dari kondisi yang terjadi.

“Makannya nanti semua setelah pertemuan yah. Biar bagaimana pun semua pihak harus kita terima termaksud juga kalo memang kita membutuhkan ahli disini yang memahami tentang konsep budidaya perikanan ini, yah kenapa tidak,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu hanya merupakan transisi dari usaha karamba yang tradisional dengan yang saat ini yang dilakukan dengan penataan yang berkonsep agar dapat memberikan hasil yang menjadi harapan masyarakat.

Keluhan Nelayan Petoaha

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua kelompok karamba Buton Indah, Sarif meminta kepada pemerintah kota agar bibit mereka yang berada di dalam karamba untuk diselamatkan terlebih dahulu hingga akhir panen.

“Karena kami ini umumnya pakaramba banyak kita berutang di bank, terutama saya sendiri, bapak ini Rp 30 juta. Dengan pembayaran itu, pengharapannya kami satu kali panen langsung dibayar satu kali bukan perbulan. Makannya kita ini pakaramba kasian, tolong supaya diselamatkan dulu bibitnya kami,” harapnya.

Selain itu, dikatakan Sarif, jika pemerintah akan membuat karamba yang baru berdasarkan kesepakatan bersama, ia meminta agar pemerintah melibatkan semua masyarakat setempat.

“Kalau saatnya mau bikin harus libatkan semua masyarakat jangan kaya ini, supaya kita tau persis,” tandasnya.