Demo Kasus Dugaan Ilegal Mining PT WIL Nyaris Ricuh di Kejati Sultra

  • Whatsapp
PT WIL Kolaka
Pengunjuk rasa panjat pagar saat masuk ke dalam area kantor Kejati Sultra, Senin (5/7/2021) Dok. metrokendari.id
hotel venus kendari

Kendari – Aksi unjuk rasa kasus pertambangan PT Waja Inti Lestari (WIL) di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Sulawesi Tenggara nyaris ricuh, Senin (5/7/2021).

Kericuhan itu nyaris terjadi saat massa unjuk rasa mencoba merangangsek masuk ke dalam Kejati, namun dihadang dan ditutupkan pintu oleh petugas.

Massa yang kesal, langsung mendobrak pintu gerbang untuk berusaha masuk ke dalam kantor Kejati Sultra.

Namun massa unjuk rasa tidak berhasil masuk akibat pintu gerbang Kejati Sultra dikunci rapat oleh petugas security.

Akhirnya beberapa orang dari unjuk rasa itu memanjat pagar untuk dapat masuk ke dalam kantor Kejati Sultra.

Sebagian dari massa yang tidak dapat masuk, terpaksa melanjutkan orasinya di depan kantor Kejati Sultra.

Dalam orasinya, massa menuntut agar Kejati Sultra ikut mengawasi atas dugaan ilegal mining yang dilakukan oleh PT WIL di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Hal itu terungkap, setelah perusahaan itu melakukan penambangan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI.

“PT WIL bersama rekanannya melakukan penambangan dalam kawasan HPT tanpa IPPKH. Sehingga hal itu dinilai melanggar hukum dan harus ditindaklanjuti dalam proses hukum,” ujar salah pengunjuk rasa, Ripaldi di kantor Kejati Sultra, Senin (5/7/2021).

Tidak hanya itu, Terminal Khsuus (Tersus) PT WIL juga disoal karena diduga berseongkongkol dengan perusahaan tambang lainnya untuk mengkomersilkan Tersus tersebut.

“Disini diduga ada kerja asama untuk memalsukan dokumen agar Tersus itu dapat digunakan juga oleh perusahaan lainnya dalam melakukan bongkar muat hasil penambangan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, PT WIL juga pernah dilapor ke Bareskrim Mabes Polri oleh salah satu lembaga pada awal 2021 lalu.

Pada laporan tersebut terkait PT WIL melakukan aktivitasnya diluar titik koordinat yang seharusnya beroperasi pada titik IUP bernomor 351 tahun 2010.

Namun belakangan diketahui, perusahaan itu beroperasi pada IUP 502 tahun 2013. Di mana IUP 502 ini berdasarkan Surat Keputusan DPMD-PTSP Sultra bernomor 264/BKPMD-PTSP/X/2015 telah dicabut, sehingga tidak boleh lagi ada aktivitas penambangan di wilayah itu.

Hingga berita ini diterbitkan, metrokendari.id masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak PT WIL terkait dugaan kasus tersebut.