Demo di DPRD Koltim, Massa Desak Jabatan Wakil Bupati Segera Diisi

  • Whatsapp
Wakil Bupati Koltim
Demo di kantor DPRD Koltim, Senin (4/10/2021) dok. metrokendari.id

Koltim – Ratusan Masyarakat menggeruduk Kantor DPRD Koltim terkait adanya kekosongan jabatan Wakil Bupati Koltim yang kini belum mendapat titik terang, pada Senin (4/10/2021).

Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta agar DPRD Koltim menganulir rekomendasi dari beberapa partai terkait Wakil Bupati yang telah diusulkan sebelum tertangkapnya Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah mengutus satu nama yakin Hj Diana Massi yang juga merupakan istri dari almarhum Samsul Bahri Madjid sebagai Wakil Bupati Koltim.

Baca Juga : Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Koltim dan Kadis BPBD Ditahan di Rutan KPK

Tiga Partai Belum Keluarkan Rekomendasi

Sementara, ke tiga partai lainnya seperti Partai Gerindra, PAN, Demokrat yang hingga kini belum juga memberikan rekomendasi. Kendati, sebelumnya rekomendasi dari ketiga Partai tersebut masih dalam proses namun tertunda pasca tertangkapnya Bupati Koltim oleh KPK.

Tidak hanya itu, jira zak, salah seorang warga berjanji akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan masa yang jauh lebih besar dari sebelumnya, jika aspirasi terkait pengisian Wakil Bupati tidak mendapat kepastian

“Intinya kami menunggu keputusan itu satu Minggu dari sekarang. Kami menginginkan kekosongan itu segera di isi dari sekarang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Terkait PJ Bupati Koltim, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengungkapkan bahwa ia akan segera mengirimkan sejumlah nama ke Kementerian Dalam Negeri. Namun saat awak media mempertanyakan terkait nama tersebut, Ali Mazi menjawab bahwa tidak ada artinya sebuah nama selama mereka mau bekerja.

“Karena ini kan, ada Sekda dan juga Bupatinya. Saya sudah minta petunjuk ke Kementerian dalam negeri dan kemarin saya beresin semua dan kemudian saya kirim ke Pusat. Yang pasti putra daerah Sulawesi Tenggara,” ujarnya usai menghadiri kegiatan

Baca Juga : Breaking News: Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK

Kendati demikian, ia menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah se Sultra agar melaksanakan tugasnya sesuai amanah konstitusi.

“Kita hanya bisa berharap namun kita harus kembali pada aparat penegak hukum sebab mereka yang tahu ada tau tidaknya suatu pelanggaran jika terjadi suatu penyelewengan wewenang,” pungkasnya.

Pemkot Kendari