Demo di Dinkes Sultra Ricuh, Massa Bentrok dengan Sat Pol PP

  • Whatsapp
demo Dinkes Sultra ricuh
Bentrok pengunjuk rasa di depa kantor Dinkes Sultra, Rabu (23/6/2021) Foto. Heris

Kendari – Aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa  di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), berlangsung ricuh, Rabu (23/6/2021) siang.

Pada kericuhan itu, seorang pengunjuk rasa menjadi korban akibat dianiya oleh oknum petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).

Bacaan Lainnya

Sebelum peristiwa itu terjadi, awalnya aksi unjuk rasa berjalan normal. Namun situasi berubah, para petugas Sat Pol PP mendadak murka dan menganiaya pengunjuk rasa menggunakan kayu.

Dalam sebuah rekaman video yang diterima metrokendari.id, terlihat beberapa pengunjuk rasa dikejar oleh oknum Sat Pol PP.

Beberapa pengunjuk rasa mengalmi luka lebam akibat terkena pukulan kayu dari petugas Sat Pol PP pada kericuhan itu.

Baca Juga : KPK RI Bertemu Pemprov Sultra Bahas Strategi Pemberantasan Korupsi

kericuhan itu terjadi dipicu berawal saat massa unjuk rasa berusaha masuk ke dalam area kantor Dinkes Provinsi Sultra. Namun dihadang oleh sejumlah petugas Sat Pol PP kemudian teribat bersitegangn hingga berujung ricuh.

“Kita baru tiba langsung ditunggui sama Satpol PP Sultra. Banyak teman-teman yang dipukul di kepala, muka, lengan sama anggota badan lainnya,” ucap salah satu pengunjuk rasa, Asrul Syawal saat ditemui awak media.

Tidak terima dianiaya, pengunjuk rasa yang menjadi korban Sat Pol PP itu akan melaporkan kasus tersebut di Polda Sultra.

Diketahui, sekelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri dari Pusat Kajian Gerakan Keadilan Hati Nurani Rakyat (Pusaka Gerhana) Sultra itu, berunjuk rasa soal dugaan kerugian keungan negara melalui pembukaan buku rekening Bank Sultra atas nama penanggungan COVID-19 Penprov Sultra.

Baca Juga : Jadi Tersangka, Eks Plt Kadis ESDM Sultra Langsung Ditahan

Terkait dugaan tersebut, massa meminta Gubernur Sultra, Ali Mazi, segera mencopot Kadis Kesehatan Sultra terkait adanya indikasi dugaan korupsi dana Covid-19.