BPKP Sultra, KPK dan Kemendagri Bersinergi Kawal Keuangan Daerah

  • Whatsapp
BPKP Sultra
Rakorwasin BPKP Sultra, KPK dan Kemendagri yang dihadiri Wagub Sultra, Lukman Abunawas, Seni I7/6/2021) Foto. Isra Waode/metrokendari.id

Kendari – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), KPK dan Kemendagri Bersinergi menggelar rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (7/6/2021).

Rekorwasin itu merupakan tindak lanjut dari Rakornas pengawasan intern pemerintah pada tanggal 27 Mei 2021 yang juga salah satu arahan Presiden RI, Joko Widodo kepada BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan para Inspektorat di seluruh Indonesia untuk mengawal keuangan dan pembangunan di daerah.

Bacaan Lainnya

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan pihaknya bersama-sama saling berkoordinasi untuk mengawal pembagunan di daerah khususnya di Sultra.

“Jadi ini adalah Rakorwas di tingkat provinsinnya sebagai tindak lanjut dari arahan presiden tersebut supaya arahnya BPKP khususnya di wilayah sini, perwakilan dan teman-teman Inspektorat bisa bekerja sama mesinkronkan sinergi pengawasan nya untuk sama-sama mengawali di provinsi khususnya di Sultra,” katanya.

Sultra Peroleh 8 Kali Opini WTP dari BPK RI

Lebih lanjut, menurut Dadang, pengawalan penyelenggaraan keuangan di Sultra saat ini sudah baik karena provinsi sudah memperoleh WTP sebanyak 8 kali sehingga pengelolaan keuangannya telah dinilai baik oleh BPK.

“Jadi kan sudah ada penyataan dari pemeriksa ektern pemerintah bahwa akuntabilitas keuangannya sudah cukup baik itu indikasinya,” jelasnya.

Dadang mengaku, pihaknya mendampingi pemerintah provinsi dalam menata usaha kelolakan dari dalam.

“Jadi mungkin sedikit cerita, kalo BPK itu dari luar memberikan opini, memeriksa. Nah kalau BPKP kita membantu dari dalam, bagaimana membangun tatakelola yang baik sehingga nanti ketika BPK datang itu lebih bagus lagi,” terangnya.

Selain itu, di katakan Dadang, pihaknya mempunyai ukuran terhadap kapabilitas di setiap Inspektorat. Secara umum pihaknya memberikan level 3 ke provinsi, dengan demikian banyak faktor untuk mencapai dari skala 1 sampai 5 sehingga memerlukan banyak usaha.

“Dari skala 1 sampai 5 ini ada yang level 3 baru Provinsi sehingga memerlukan usaha. Kami dampingi terus teman-teman untuk kapabilitas selanjutnya, mungkin teman-teman menyaring bagaiman SDM yang terbatas seperti itu, sehingga coverage nya untuk melakukan suatu pengawasan juga sangat terbatas. Itu mungkin barangkali kendala yang dihadapi teman-teman. Nah kami juga bayangkan teman-teman Inspektorat harus mengawas bukan hanya OPD tapi desa juga,” imbuhnya.

Olehnya itu, pihaknya bersama Kemendagri mengembangkan pengawasan ke level desa untuk pengelolaan keuangan di desa dengan Siskudes dan untuk Inspektorat pihaknya juga mengembangkan aplikasi Siswakudes sehingga pengawasan Inspektorat ke level desa bisa terpantau

“Ini baru mau implementasi masih mau dalam tahap piloting lokasinya, tempatnya kita akan launcing tidak lama lagi. Kalau tanpa itu kan berat harus datang fisik karena 1 kabupaten ada yang sampe 200 desa. Jadi kan berat kalau tidak dibantu dengan aplikasi,” tutupnya.