Bantah Potong Insentif Nakes, Wali Kota Kendari Sebut Baru Tahu Dibebankan Daerah

  • Whatsapp
Insentif Nakes
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, saat menyerahkan pembayaran insentif Nakes RSUD Kota Kendari di gedung PPCN, Kamis (22/7/2021) Foto. Yondris Puamalo/metrokendari.id
hotel venus kendari

Kendari – Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, membantah terkait adanya pemotongan pembayaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik.

Sulkarnain mengaku, pihaknya baru mengetahui jika pembayaran insentif Nakes yang bertugas di pelayanan Covid-19 di RSUD Kota Kendari, dibebankan oleh daerah.

Bacaan Lainnya

“Kami baru mendapat informasi pusat bahwa pembayaran insentif tenaga kesehatan di kembalikan pada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat,” ujar Sulkarnain kepada metrokendari.id usai penyerahan insentif nakes di PMCC RSUD Kota Kendari, Kamis (22/7/2021).

Dia menerangkan, pihaknya hanya baru membayarkan insentif Nakes untuk jangka tiga bulan tahun 2020. Anggaran yang dipakai untuk pembayaran insentif itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Kendari.

“Yang baru dibayarkan sementara untuk Oktober, November, Desember 2020. namun untuk insentif tahun 2021, masih akan di konsultasikan apakah di tanggung pemerintah pusat atau di kembalikan lagi pada pemerintah daerah,” kata Sulkarnain.

Kendati demikian, Sulkarnain berjanji akan menuntaskan pembayaran seluruh gaji maupun insentif Nakes yang berada pada pelayanan kesehatan lingkup Pemkot Kendari.

“Kita masih terus menggenjot agar gaji insentif dan jasa medis itu segera di berikan dan ini jumlahnya puluhan milyar, kendati demikian semua melalui proses verifikasi dari BPJS baru bisa kita laporkan ke Kementerian,” ucapnya.

Sulkarnain Sebut Pembayaran Insentif Nakes Sesuai Standar Kelayakan

Orang nomor satu di Kota Kendari itu mengungkapkan, insentif yang diberikan terhadap Nakes telah disesuaikan berdasarkan standar kelayakan dengan kondisi anggaran daerah.

Namun saat ditanya terkait anggaran pusat yang dikhususkan untuk para Nakes di pelayanan Covid-19, Sulkarnain enggan menjawabnya.

“Kami mengalokasikan anggaran 60 persen dari APBD untuk Tenaga Kesehatan sesuai bidang yang ditangani yang berkorelasi dengan tingkatan gajinya,”pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh metrokendari.id dari beberapa Nakes di Kota Kendari, nilai insentif yang dibayarkan tidak utuh.

Padahal, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), insentif Nakes yang diterima telah diatur nilainya sebesar Rp7.500,000,00-.

“Yang kami baru terima itu tidak full seperti yang sesuai dengan aturan Permenkes. Padahal sebelumnya sempat beberapa bulan pada tahun 2020 kita pernah terima full sebanyak Rp7.500,000,00-,” beber salah satu Nakes yang enggan disebutkan identitasnya.